Profil BPKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna telah dibentuk sejak awal berdirinya Kabupaten Natuna pasca-pemekaran, namun secara struktural instansi ini mengalami transformasi nama dan nomenklatur kelembagaan untuk menyesuaikan regulasi pemerintah pusat mengenai organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan sejarah perkembangannya, instansi pengelola keuangan dan pendapatan di Natuna ini tercatat telah mengalami 4 kali perubahan nama/bentuk organisasi utama yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai berikut:

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

• Regulasi: Ditetapkan melalui Perda Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011.
• Keterangan: Merupakan perwujudan dari lembaga teknis daerah yang bertindak selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekaligus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai amanat PP Nomor 41 Tahun 2007.

2. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) - Tipe A

• Regulasi: Ditetapkan melalui Perda Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
• Keterangan: Merupakan perwujudan dari lembaga teknis daerah yang bertindak selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekaligus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) - Tipe A

• Regulasi: Ditetapkan melalui Perda Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
• Keterangan: Nomenklatur badan berubah menjadi BPKPD dengan struktur organisasi berskala Badan Tipe A. Tugas pokok dan fungsinya dipertajam serta dijabarkan kembali melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 61 Tahun 2022.

3. Penyesuaian Nomenklatur Lanjutan

• Regulasi: Diperkuat melalui Perda Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2022.
• Keterangan: Peraturan daerah ini menegaskan fungsi BPKPD dalam mengintegrasikan urusan pengelolaan keuangan, aset, serta pendapatan daerah secara lebih komprehensif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

VISI

“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”

Visi Kabupaten Natuna tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut :

Makmur

Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang meliputi: peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan. (2) Kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai

Berdaya Saing

Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui mengembangkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energi yang berkelanjutan, sehingga menjadi pusat ekonomi maritim yang kompetitif.

Berbudaya

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbudaya, kegiatan Pembangunan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional

MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan 5 misi (yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029), yaitu:

Sesuai dengan Pasal 105 Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022, BPKPD memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

TUGAS POKOK

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna bertugas membantu Bupati dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Lingkup tugasnya mencakup perencanaan anggaran, perbendaharaan daerah, pengelolaan barang milik daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, serta pengelolaan pendapatan daerah.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKPD menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai lingkup kewenangannya.
3. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan pendapatan daerah.
4. Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah:

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
3. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.